Terdakwa Korupsi Dana Hibah KPU Kaur Bingung Kerugian Negara Sampai Rp 900 Juta

Dua terdakwa didakwa melakukan korupsi pada dana hibah Pilkada Kaur dari Pemkab Kaur kepada KPU Kaur tahun anggaran 2020.

Kasus ini bermula di tahun 2020, saat KPU Kaur menerima hibah dari Pemkab Kaur untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020.

Dana hibah ini tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 415.4 – 67 Tahun 2019 dan Nomor: 01/HM.03.1-NPHD/1704/KPU-Kab/X/2019, tertanggal 14 Oktober 2019.

Nilai anggaran yang dihbahkan adalah sebesar Rp 25 miliar, bersumber dari APBD Kaur 2019 dan 2020.

Pada penggunaannya, 2 terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak menyetorkan kelebihan pembayaran honorium, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 900 juta lebih. 

Keduanya kemudian didakwa dakwaan primair pasal 2 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kemudian, dakwaan subsdair kepada tersangka adalah pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau kedua Pasal 12 B Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dan dakwaan alternatif pasal 9 Undang-Undang Tipikor, jo pasal 55 KUHP.