105 Ribu Warga Bengkulu Terima Bansos, Pemerintah Pastikan Tak Ada Nama Fiktif, Ini Data Sebarannya

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 105.970 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari seluruh kabupaten/kota di Bengkulu telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Nasional.
• Data terbaru yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial telah melalui proses verifikasi dan validasi (verval) secara menyeluruh. 
• Bantuan yang disalurkan melalui data DTKS mencakup berbagai program sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta bantuan sembako 

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kini semakin tepat sasaran. 

Sebanyak 105.970 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari seluruh kabupaten/kota di Bengkulu telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Nasional.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bengkulu, Swifanedi Yusda, menyampaikan bahwa proses pendataan KPM dilakukan secara bertahap dan kini telah tertata rapi dalam sistem DTKS yang terintegrasi nasional.

“Alhamdulillah, hingga saat ini kawan-kawan dari Dinsos kabupaten/kota sudah menyelesaikan pendataan dan semuanya sudah masuk dalam sistem DTKS,” ungkap Swifanedi saat dihubungi, Kamis (13/11/2025) pukul 14.05 WIB.

Data Penerima Bansos Sudah Diverifikasi Ulang

Data terbaru yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial telah melalui proses verifikasi dan validasi (verval) secara menyeluruh.

Proses ini melibatkan penyaringan ketat terhadap penerima yang terindikasi tidak layak, seperti pelaku judi online, penerima ganda, maupun data fiktif.

Baca juga: 30 ASN Pemprov Bengkulu Dilatih Jadi Garda Terdepan Antikorupsi, KPK RI: Dimulai Dari Diri Sendiri

“Banyak yang mengundurkan diri setelah dicek ulang. Kini datanya jauh lebih bersih dan tepat guna,” tutur Swifanedi.

Bantuan yang disalurkan melalui data DTKS mencakup berbagai program sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta bantuan sembako untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu inovasi menarik datang dari Kabupaten Kepahiang, yang menerapkan kebijakan lokal berupa pemasangan stiker di rumah tangga penerima bantuan. 

Meski tidak diatur secara nasional, langkah ini mendapat apresiasi dari Dinsos Provinsi Bengkulu karena meningkatkan transparansi data.

“Contohnya di Kepahiang, ada penerima bantuan yang ternyata memiliki mobil dan rumah permanen. Dengan adanya stiker, masyarakat bisa ikut mengawasi agar penerima benar-benar layak,” jelas Swifanedi.

Dukung Visi Gubernur Bengkulu: Bansos Tepat Sasaran