Alasan Surat Pergantian Ketua DPRD Urung Dibacakan di Paripurna HUT ke-57 Provinsi Bengkulu

Sumardi menanyakan langkah hukum apa yang harus dilakukan soal polemik pemberhentian dirinya dari jabatan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.

“Malam tadi klien saya (Sumardi, red) menelpon, soal langkah hukum apa yang harus diambil,” ungkap A. Yamin saat diwawancarai TribunBengkulu.com, Rabu (15/10/2025) pukul 15.08 WIB.

A. Yamin menjelaskan, pihaknya menghormati kebijakan Partai, namun dirinya bertanya apa yang menjadi kesalahan dari Sumardi.

Menurutnya, Partai harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu sebelum mengajukan pemberhentian Sumardi.

“Tentu kami menghormati kebijakan partai, namun kami menjadi pertanyaan, apa kesalahan dari klien kami (Sumardi, red), minimal internal partai memberikan surat peringatan terlebih dahulu, seperti SP 1 kemudian SP 2, hingga SP 3,” tutur A. Yamin.

Tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba Sumardi mendapatkan surat dari DPP terkait pergantian jabatan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.

Terkait hal itu, tentu pihaknya akan melakukan upaya hukum, setidaknya pihaknya menyerahkan hal ini ke internal partai dahulu.

“Tiba-tiba klien kami dapat surat, tentu kami akan melakukan upaya hukum, minimal kami serahkan ke internal partai,” jelas A. Yamin.