Korupsi Bawaslu Bengkulu Tengah Rugikan Negara Rp 200 Juta, Tersangka Segera Disidang

Ringkasan Berita:

• Kasus korupsi Bawaslu Bengkulu Tengah rugikan negara hingga Rp 200 juta
• Proses penyidikan kasus dugaan korupsi Bawaslu Bengkulu Tengah memasuki tahap akhir, tinggal menunggu penjadwalan pelimpahan ke PN Tipikor Bengkulu

Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH – Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bawaslu Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016-2023 mencapai Rp 200 juta. 

Jumlah tersebut diperoleh setelah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah melakukan penghitungan dan pencocokan dokumen pertanggungjawaban dengan realisasi anggaran di lapangan.

Kasi Pidsus Kejari Bengkulu Tengah, Rianto Ade Putra, mengatakan proses penyidikan kini telah memasuki tahap akhir. 

Berkas perkara tersangka S, selaku bendahara pada Bawaslu Bengkulu Tengah, tinggal menunggu penjadwalan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.

“Untuk perkembangan terakhir, berkas perkara sudah hampir final. Kami sedang menunggu penetapan jadwal pelimpahan, dan targetnya minggu ini sudah dilimpahkan,” kata Rianto, Senin (17/11/2025).

Pelimpahan itu direncanakan dilakukan bersamaan dengan perkara korupsi dana Desa Rindu Hati.

Tanggapan Kejari soal Surat Kuasa Hukum Tersangka

Dalam kesempatan yang sama, Rianto memberikan penjelasan terkait surat keberatan yang kembali dilayangkan kuasa hukum tersangka S. 

Dalam surat itu, kuasa hukum meminta agar sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka baru karena diduga menikmati aliran dana perjalanan dinas fiktif.

Rianto menyebut permintaan tersebut tidak memiliki dasar kuat, sebab tidak dilampirkan bukti pendukung yang bisa dijadikan landasan penyidik untuk menetapkan tersangka tambahan.

“Semua pihak memang berhak mengajukan pengaduan, tetapi harus disertai bukti. Dalam surat itu tidak ada satu pun bukti yang bisa menjadi dasar untuk menetapkan tersangka baru,” tegasnya.

Rianto juga menyoroti adanya ketidaksinkronan antara klaim kuasa hukum dan keterangan tersangka S selama pemeriksaan.

Kuasa hukum menuding ada aliran dana kepada sejumlah pihak, namun tersangka sendiri justru tidak mengakui hal tersebut.

“Kuasa hukum minta orang lain ditetapkan tersangka, sementara tersangka S ketika diperiksa tidak menyampaikan adanya aliran dana. Dia mengaku tidak ada setoran ke pimpinan atau siapa pun. Jadi itu kontradiktif,” ujarnya.

Menurut Rianto, tindakan kuasa hukum terkesan hanya untuk kepentingan pembelaan pribadi kliennya, bukan berdasarkan fakta hukum.

“Satu sisi perbuatannya ditutup-tutupi, sisi lain mengajukan permintaan tanpa bukti. Itu yang kami nilai tidak berdasar,” tegasnya.

Kejari Bengkulu Tengah menegaskan bahwa penyidik tetap fokus pada dua aspek utama: pembuktian aliran dana dan pemastian kerugian negara.

Hingga kini, penyidik tidak menemukan bukti adanya pihak lain yang turut menikmati dana perjalanan dinas fiktif, sehingga tersangka S masih menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Prinsipnya, penetapan tersangka tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan persepsi atau klaim sepihak. Harus ada minimal dua alat bukti yang sah. Itu yang selalu kami pegang,” jelas Rianto.

Dengan berkas yang hampir tuntas dan kerugian negara telah dihitung, penyidik meyakini proses hukum kasus ini akan segera memasuki babak baru di persidangan.

Baca juga: Keterangan Pelaku Berubah, Polisi Telusuri Ulang Kronologi Pembunuhan Anak Tiri di Bengkulu Tengah